Pemberdayaan Ekonomi Mikro sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan

Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) adalah cabang dari ilmuekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-­harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomimikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu melekatdan menjadi ciri khas Negara Indonesia, masalah ini juga merupakan masalah yangpaling klimaks dihadapi oleh negara ini, sebab proses penyelenggaraan negara yangbegitu panjang akan membayangkan adanya pengurangan angka pengangguran dankemiskinan, karena hal tersebut merupakan mainstream dari sebuah pembangunan.Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah impoverishment (hal­halmenyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses impoverismentadalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak­hak dasar yang secarasistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global sepertikerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran danpolitik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan(disempowerment) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan kebudayaan khususnya bagikelompok­kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

Permasalahan yang ada dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui ProsesPemberdayaan Ekonomi Mikro Defenisi Usaha mikro menurut ADB, adalah usaha­usahanon­pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dananggota keluarga. Sedangkan USAID mendefinisikan Usaha mikro adalah kegiatan bisnisyang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidakdibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadipekerja. Usaha mikro adalah merupakan usaha gabungan (partnership) atau usahakeluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yanghanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (self­employed). Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival yang kebutuhankeuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil. Ekonomi mikro sudahsejak lama sebenarnya menjadi tulang punggung negara kita.

Dengan melihat beberapa defenisi tentang usaha mikro, maka hal yang perlu di garisbawahiadalah bagaimana kekuatan usaha mikro bisa di jadikan sebagai alternatif dalammengurangi pengangguran, karena pengurangan pengangguran secara otomatis akanmemberikan dampak positif untuk bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapialternatif tersebut tidak bisa jalan begitu saja tanpa mendapatkan dukungan secara maksimal oleh pemerintah dan swasta dengan memberikan akses keadilan bagi usaha tersebut.

Kesimpulan :

Kebijakan ekonomi mikro memang lebih tidak popular ”diperhatikan” oleh pemerintah.Padahal kebijakan ekonomi makro adalah kumpulan dari pembangunan ekonomi­ekonomi mikro. Indonesia yang punya predikat negara ke­4 dunia (data tahun 2008) danhutan terluas ketiga di dunia (data tahun 2008), adalah negara yang sangat komplek. Dankekomplekan berasal dari ”puing­puing” yang kecil. ”Puing­puing” ekonomi Indonesiaadalah ekonomi mikro; BPR, BMT, Koperasi Simpan Pinjam, UKM dan sejenisnya.

Keterpurkan impor­impor komoditas pangan (padahal Indonesia adalah negara denganjulukan gemah ripah loh jinawi), seperti kedelai (impor tahun 2008 diperkirakan 800 ributon, dengan kebutuhan 2 juta ton), dan beras (impor tahun 2008 bisa mencapai 400 ributon, dengan kebutuhan kurang lebih 2 juta ton); sudah saatnya diakhiri.

Dibutuhkan semua pihak untuk membantu. Membeli hasil pangan dari rakyat.Pemberdayaan lembaga keuangan mikro, UKM bekerjasama dengan lembaga keuanganmikro (BMT, BPR, Kospinjasa, Koperasi Karyawan, dll), dan kebijakan ekonomi mikroyang selalu ”mendukung” pemberdayaan ekonomi makro. Tidak ”seolah­olahmembiarkan” keuntungan terbesar perekonomian berada di investor asing.